Pati, JejakNusantara.net | Firman Soebagyo Anggota Komisi IV DPR-RI Dapil lll Jawa tengah menggelar sosialisasi kebijakan pengelolaan ruang laut tahun 2024 di Pati Hotel pada Jum’at (22/11/2024) pagi.
Acara tersebut menggandeng Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), dan Direktorat Jenderal (Dirjend) Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menerangkan diantaranya tentang pengelolaan wilayah pesisir, cara tangkap ikan yang benar dan batas batas.
Acara tersebut juga di hadiri Anggota DPRD Kabupaten Pati dari komisi B dapil lll Nanda Yahya Prasetya, Dalam sambutannya beliau mengeluhkan ketidak stabilan harga garam di wilayah pati. Sehingga ini perlu untuk dilakukan penanganan khusus kedepannya.
“Saya Melihat Harga Garam di Pati Sering anjlok, menyebabkan para petani sering merugi. Sebab itu, kami memerlukan paparan dan arahan dari pak Firman untuk memberikan pencerahan kepada petani, sekaligus bisa dijadikan bahan pembahasan di DPR-RI,” Pintanya.
Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Bapak Balok Budiyanto, menambahkan kita harus menjaga laut, karena jika laut sehat ikan juga akan berkembang biak dengan baik. Selain itu, hutan magrove juga perlu untuk dipelihara, sebab bisa menyerap karbon.
“Hutan magrove di indonesia termasuk mendapatkan peringkat nomor Dua (2) di dunia. Kemudian, masalah garam agar bisa bersaing dengan produk luar yang baik dan bagus untuk dikonsumsi yang mengandung 8,7 dan ini perlu untuk ditingkatkan,” ujarnya.
Anggota Dewan Komisi IV DPR-RI Dapil lll Jateng, Firman Soebagyo memaparkan, bahwa dalam membuat Kapal 30 GT itu modalnya mencapai Rp. 4 sampai 5 Milyar, belum lagi kalau sudah jadi, ketika hendak berlayar pasti butuh perbekalan yang habisnya juga sama hingga mencapai Milyaran rupiah.
Saat hendak berlayar mereka pasti berhutang di toko-toko langganan masing-masing, tetapi ketika pulang banyak regulasi yang diatur oleh Negara, ada melautnya dibatasi, DLL..
“Firman merasa prihatin dengan para nelayan, nelayan itu wong cilik jika dalam mengurus perijinan nya susah, ada dibeberapa Dinas. Untuk itu, saya meminta kepada pemerintah agar membuat kebijakan yang simpel, yakni dibuat seperti BPKB Kendaraan bermotor,” pintanya.
Dan untuk mengurus perizinan kapal sebaiknya harus permudah, dijadikan satu yakni di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Disini nanti pemerintah akan kita kritisi, ketika ada nelayan yang berlayar dan batas melautnya melebihi batas karena dia mengejar ikan, jangan sedikit-sedikit dipidana. Dari mana rakyat bisa makan kalau dipidana, seharusnya negara hadir untuk melindungi rakyatnya.
“jika orang salah itu harus diberikan peringatan, bukan justru dicari celah untuk dipidanakan. Hingga akhirnya menjadi tambahan beban Negara, karena orang dipenjara itu memberikan tempat tidur, makan dan minum gratis. Posisi-posisi seperti ini yang akan kita perbaiki agar menjadi baik, dan saya ada di kedua-duanya. Selanjutnya, menyinggung masalah bulog dan lainnya,” tutupnya.By: ( R.A )
