Pati, JejakNusantara.net | Masih terlihatnya carut marut keberadaan Tenaga Harian Lepas (THL) yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kembali disoroti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Kali ini, Dewan Pati Haryono mendorong agar Pemkab Pati mengurangi penerimaan THL di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurutnya, terus dibukanya kran THL di OPD akan semakin menambah beban bagi Pemkab untuk mengentaskan permasalahan THL.
Sebab, para THL yang notabene memiliki gaji dibawah PNS terus mendesak agar Pemkab memberi jalan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal ini dirasa juga menjadi PR (Pekerjaan Rumah) bagi Pemkab Pati karena membebani dari segi gaji. Apalagi, THL baik dari lingkup OPD, Nakes, ataupun guru sering mengadu permasalahan ini kepada pihaknya selaku wakil rakyat.
Haryono DPRD Pati berharap, pengentasan masalah THL ini bisa selesai di tahun 2026. Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga merasa keberadaan THL di lingkup OPD tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintah.
Sehingga, Haryono mendorong agar nantinya Pemkab membuka PPPK untuk formasi teknis agar pekerjaan dipegang oleh ahlinya.
“Ada problem lagi di masing-masing OPD yang PNS nya minim. Kalau kita mengandalkan THL (sulit), urusan teknis itu harus dipegang ahlinya,” tambah wakil rakyat asal Kecamatan juwana ini. (Red)
