Pangkalan Bun, (JejakNusantara.net) – Anggota DPRD Kotawaringin Barat (Kobar) dari Fraksi PKB, Indra Sani, mengapresiasi kedatangan Kepala Desa (Kades) Tempayung beserta warga dan DPC Apdesi ke DPRD Kobar dalam rangka audiensi pada Rabu (12/3/2025).
Dalam kesempatan tersebut, awak media Jejak Nusantara mendatangi DPRD Kobar untuk mewawancarai Indra Sani, yang merupakan anggota Komisi C dari Dapil 2. Indra Sani menerima kedatangan awak media dengan baik, mempersilakan masuk ke ruang Fraksi PKB untuk melakukan konfirmasi terkait audiensi yang telah berlangsung.
Tanggapan Indra SaniKetika ditanya mengenai tanggapannya terhadap kedatangan Kades Tempayung dan warga ke DPRD Kobar, Indra Sani menegaskan bahwa DPRD adalah perwakilan rakyat yang siap menerima keluhan serta aduan masyarakat.
“Kami selaku anggota DPRD Kobar menerima semua keluhan dan aduan masyarakat karena itu adalah hak mereka sebagai warga negara. Kemarin, kami menerima audiensi dari Kades Tempayung dan masyarakatnya.
Namun, karena permasalahan ini sudah masuk ranah hukum di pengadilan, kami tidak bisa melakukan intervensi hukum. Meski demikian, kami tetap berupaya mencari solusi terbaik antara masyarakat dan perusahaan,” ujar Indra Sani.
Menurutnya, seharusnya Kades Tempayung datang ke DPRD sebelum kasus ini sampai ke pengadilan agar DPRD dapat menjembatani dialog antara masyarakat dan perusahaan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). Sayangnya, aduan ini baru disampaikan setelah perkara sudah memasuki tahap putusan di pengadilan.
Menunggu Jadwal RDP
Terkait dengan jadwal pertemuan antara pihak perusahaan dan masyarakat, Indra Sani menjelaskan bahwa DPRD masih menunggu koordinasi dengan Ketua DPRD.
“Kami masih menunggu tanggapan dari Ketua DPRD untuk menentukan apakah RDP bisa dilakukan hari ini atau tidak. Keputusan ini mendadak karena kemarin kami baru saja menyelesaikan rapat. Jadi, kami masih menunggu kepastian,” jelasnya.
Harapan ke DepanIndra Sani berharap agar ke depan masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dengan cara yang lebih tertib dan melalui jalur yang sesuai.
“Harapan kami, ke depan masyarakat dapat berkomunikasi dengan baik dan tidak bertindak anarkis. Sebaiknya ada koordinasi dengan instansi terkait agar permasalahan tidak sampai ke ranah hukum, pengadilan, atau bahkan penangkapan,” pungkasnya.
Demikian hasil wawancara dengan Indra Sani, anggota DPRD Kobar dari Fraksi PKB Dapil 2. Semoga permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik tanpa merugikan pihak mana pun.(Teguh – Jejak Nusantara)
