PATI, JejakNusantara.net || Permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati hingga kini belum usai. Hal itu bisa dilihat dari masih banyaknya para PKL yang nekat berjualan dikawasan zona merah yakni di Alun-alun Simpang Lima Pati setiap sore hingga malam.
Kondisi ini sangat disayangkan oleh Ketua Komisi C DPRD Pati sekaligus politisi dari Partai Demokrat, Joni Kurnianto. Ia menilai permasalahan ini karena ketidaktegasan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dalam melakukan penataan terhadap kawasan zona merah dan peruntukan PKL.
“Karena apa, kita akui penopang ekonomi di Indonesia ini adalah PKL dan pedagang kecil. Jadi bagaimana kalau PKL dan pedagang kecil ini memutar ekonomi. Saya ingin agar aturan undang-undang yang dibuat harus kuat untuk melindungi ekonomi,” pintanya baru-baru ini.
Joni menyebut keberadaan PKL sebagai penopang ekonomi kerakyatan. Dimana hampir seluruh elemen masyarakat bisa terjun didalamnya.
Sehingga, jika Pemkab Pati berasalan keberadaan PKL disinyalir merusak tata Kota Pati dan membuat kumuh kawasan Alun-alun Simpang Lima. Hal itu dinilai ketua Komisi C DPRD Pati itu hanya alasan semata.
Sebab Joni menilai, jauh sebelum adanya Perda yang melarang PKL berada di Alun-alun Simpang Lima, kawasan tersebut sudah menjadi sentra kuliner dimana puluhan bahkan ratusan PKL mencari nafkah didalamnya.
Dirinya berharap apa yang ia sampaikan ini bisa direalisasikan. Sehingga ada peraturan yang kuat untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada para PKL.
“Ini nanti akan saya sampaikan regulasi ke yang lebih tinggi. Saya ingin membuat regulasi agar kuat. Jangan sampai mereka kejar-kejaran dengan Satpol,” tutupnya. (Red)
