PATI – Presisinusantara.com |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati kembali mengkritik keras kinerja Pj Bupati Pati (Penjabat Bupati Pati) Henggar Budi Anggoro. Lembaga legislatif ini berharap Pj Bupati Pati untuk tidak main Tiktok saja.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Pati Ali Badrudin dan Wakil Ketua I DPRD Pati Joni Kurnianto saat menemui para perangkat desa dalam audensi di gedung dewan.
Dalam audiensi itu, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro dan Sekda Kabupaten Pati Jumani hanya mewakilkan Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Tri Haryama dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati Sukardi.
Awalnya, Joni mengaku kecewa dengan Pj Bupati Pati. Pasalnya beberapa permasalahan yang terjadi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati beralasan Peraturan Bupati (Perbup) yang belum keluar lantaran belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Salah satunya tentang Perbup Minuman Beralkohol (Minol) dan Perbup tentang Alokasi Dana Desa yang mengatur kenaikan Siltap perangkat desa. Meskipun Perbup sudah disahkan pada 2023 lalu, namun Perbup belum kelar hingga kini. Ia pun meminta perwakilan Pemkab menyampaikan ke Pj Bupati.
”Sampaikan ke Pj dan Sekda. Kami kecewa sekali. Sudah beberapa bulan Perbup belum jadi. Ini lucu-lucu sekali. Kita kayak ndak punya Bupati di sini. Kita kecewa sekali. Kalau ndak ribut, ndak cair. Kebangetan ini. Kebangetan. Kog mentolo. Dari tahun ke tahun-tahun. Lucu ini,” kata Joni.
Belum keluarnya Perbup tentang Alokasi Dana Desa ini membuat Siltap perangkat di 401 desa Kabupaten Pati belum cair hingga kini.
Ia mengaku selama menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pati, baru kali ini Pemkab Pati tidak sigap dalam mengatasi permasalahan. Ia bahkan mengaku malu dengan masyarakat dan DPRD Provinsi Jawa Tengah.
”Tiga periode dewan, baru kali ini seperti ini. Saya malu kepada provinsi. Seolah dewan tak ada kerjanya,” ucap Joni.
Setelah Joni, Ali Badrudin menimpali. Ia juga menilai Pj Bupati Pati tidak sigap. Dari sejumlah wilayah di Jawa Tengah yang dijabat Pj Bupati, Perbup yang dikeluarkan Pemkab Pati tergolong lambat.
”Pak Pj ini kayak ndak tahu kinerja pemerintah. Alasannya selalu Perbup. Pak Tahun 2023 itu sudah jadi kenaikan. Seharusnya Pak Pj langsung mendesain Perbup. Kita studi banding ke Salatiga, dijabat Pj tapi perbupnya cepat. Ini yang patut kita curigai,” timpal Ali.
Ali pun berharap Pj Bupati Pati mempunyai trobosan dalam memimpin Kabupaten Pati. Ia meminta Pj tidak hanya sibuk menghadiri acara kemudian bermain Tiktok.
”Jangan hanya menghadiri acara seremonial kemudian dimasukkan ke Tiktok. Rancangan perbup seharusnya dirancang sebelum 2024,” kata Ali.
Selain permasalahan Perbup, menurutnya, banyak juga permasalahan lainnya di Kabupaten Pati yang perlu inovasi untuk penyelesaiannya. Seperti permasalahan tentang sampah, banjir, PPPK hingga demam berdarah.
”PPPK menjadi persoalan, sampah juga diperoalan. Untung warga Pati orang yang sabar. Kalau ndak sabar didemo kon mulih. Saya ndak melarang (main Tiktok). Tapi kewajibannya harus dipenuhi. Nanti saya akan panggil kalau tidak (berubah),” imbuhnya. (Red)