Pati, JejakNusantara.net | Penataan lahan yang dilakukan oleh para petani seringkali menyalahi aturan. Seperti menambang tanah persawahan untuk kepentingan komersial. Fenomena itu belakangan marak dilakukan oleh para petani di Pati Selatan dengan alasan menata lahan agar lebih produktif.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menyebut harus ada regulasi yang jelas terkait penataan lahan. Sebabnya, jika penataan lahan untuk kepentingan komersial masih tetap dilakukan, akan memicu konflik antara petani dengan pihak kepolisian selaku Aparat Penegak Hukum (APH).
“Saya rasa kalau penataan lahan pertanian tidak apa-apa. Kecuali kalau penataannya itu di wilayah pegunungan, itu jelas menambang. Tetapi tetap kita harus mematuhi peraturan yang berlaku,” tegasnya.
Ali yang juga wakil rakyat dari Pati Selatan juga memahami apa yang dikeluhkan oleh para petani. Hanya saja karena segala peraturan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dirinya meminta agar dinas terkait memberikan solusi konkret atas permasalahan ini.
“Para petani berharap tanah yang tidak produktif, karena agak tinggi akan di tata untuk disamakan dengan tanah yang di sebelahnya. Supaya airnya tidak cepat habis, dan hasil panennya bisa seperti teman-temannya yang lain, dan bisa panen dua sampai tiga kali dalam setahun,” ungkapnya.
Apa yang disampaikan Ai Badrudin ini sekaligus menanggapi aksi perwakilan dari para petani yang dilakukan di halaman pendopo setda Pati beberapa hari lalu.
Mereka merasa dirugikan dan menuntut agar para petani diizinkan untuk menata lahan pertanian dengan memindahkan material tanah ke tempat lain.
Sebab menurutnya, di musim kemarau seperti saat ini para petani harus menata lahan dengan tujuan sawah bisa digenangi air ketika musim hujan tiba. (Red)
