PATI – Presisinusantara.com | Guna menyamakan persepsi antar anggota, lembaga swadaya masyarakat dan media yang tergabung dalam Forum LSM dan Media Kabupaten Pati menggelar konsolidasi.
Acara berlangsung Rabu (07/08) di Joglo Aspirasi Riyanta, Jalan Ahmad Yani Pati, dihadiri sejumlah personel dari forum tersebut.
Penggagas terbentuknya forum sekaligus Ketua Forum LSM dan Media Kabupaten Pati, Viryanus Edyanto mengatakan, forum dibentuk dalam rangka mengawal pembangunan Kabupaten Pati ke depan.
“Kita ingin Kabupaten Pati terjaga pembangunannya dengan asas manfaat untuk masyarakat”, kata Viryanus Edyanto.
Untuk mencapai hal itu, menurut dia, diperlukan persamaan persepsi dalam menjalankan visi misi, sehingga forum dapat berjalan dengan baik.
“Konsolidasi ini sekaligus untuk mengantisipasi kendala- kendala di lapangan dan menghindari benturan- benturan”, tambahnya.
Viryanus juga meminta personel yang tergabung di forum yang dipimpinnya itu selalu pro aktif memberikan saran dan masukan serta informasi sesuai bidang masing- masing.
“Rapatkan barisan untuk membangun kekuatan. Kita harus bersatu dan jangan bersifat personal. Dengan demikian kita akan diperhitungkan dan diperhatikan”, tegasnya.
Sementara itu, Rusmito selaku penasehat bidang hukum, meminta setiap anggota dapat menjalankan visi misi organisasi dengan baik untuk kepentingan bersama.
“Sikap kita jelas, bahwa dinamika pembangunan di Kabupaten Pati harus mendapat pengawalan sekaligus pengawasan. Sehingga hasil- hasil pembangunan benar- benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat”, ujar Rusmito.
Pembina Forum LSM dan Media Kabupaten Pati, Riyanta mengapresiasi terbentuknya forum yang memiliki tujuan kebaikan.
“Jalankan organisasi sebaik- baiknya dan jangan melakukan pelanggaran hukum”, pesan Riyanta.
Kehadiran forum ini di tengah masyarakat, lanjutnya, diharapkan dapat turut mengawal dan mengawasi jalannya pembangunan di Kabupaten Pati, menjadi lebih baik ke depan.
“Intinya, kehadiran masyarakat sipil yang tergabung di LSM atau NGO sangat dibutuhkan dalam sistem penyelenggaraan negara. Walaupun ada pro kontra, itu hal yang biasa. Yang penting kita berpedoman pada UUD 1945 dan aturan- aturan yang ada”, tuturnya.
Menurut Anggota Komisi II DPR RI itu, keberadaan organisasi ini juga dalam rangka turut mencerdaskan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.’ Tutupnya. (B’rohim)