J
ejaknusantara.net, PATI — Proyek pekerjaan konstruksi renovasi dan pengembangan fasilitas milik negara di Kabupaten Pati kembali menuai sorotan tajam.
Berdasarkan penelusuran mendalam serta dokumen resmi pengadaan, proyek Renovasi Gedung dan Bangunan Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) Pati yang dikelola oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah ditemukan bermasalah di lapangan.
Selain tidak ditemukannya papan informasi proyek sebagai bentuk transparansi publik, pengakuan pekerja di lokasi mengindikasikan adanya potensi keterlambatan serius dari jadwal yang telah ditentukan.
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan LPSE Tahun Anggaran 2026, proyek strategis ini terbagi ke dalam beberapa paket pekerjaan utama dengan nilai kontrak yang cukup fantastis:
- Pengembangan Gedung Asrama Kantor: Dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Gusindo Mulia Bersinar dengan nilai kontrak mencapai Rp1.942.044.869,00 (dari pagu anggaran Rp3.089.800.000,00).
- Pengawasan Proyek: Melibatkan konsultan pengawas PT Alfriz Auliatama dengan nilai kontrak Rp106.251.420,00.
- Renovasi Gedung Kantor: Sempat tercatat mengalami dinamika kontraktual dengan pemenang awal berstatus pemutusan kontrak, sebelum akhirnya dilanjutkan melalui mekanisme penunjukan langsung dengan nilai kontrak Rp492.080.416,00.
Secara keseluruhan, proyek yang berlokasi di Jl. Pemuda No.357, Klegen, Kalidoro, Kec. Pati ini menelan dana APBN Rupiah Murni yang tidak sedikit demi meningkatkan kualitas layanan, fungsi gedung kantor, serta kapasitas asrama.
Namun, kondisi riil di lapangan justru jauh panggang dari api.
Hasil investigasi di lokasi mendapati sejumlah pelanggaran asas transparansi dan dugaan penyimpangan manajemen waktu pelaksanaan:
- Absennya Papan Informasi Proyek
Tim mendapati tidak adanya keterpasangan papan nama proyek di area Balai Diklat KKB Pati.
Padahal, pemasangan papan pengumuman transparansi anggaran merupakan kewajiban mutlak dalam proyek yang dibiayai oleh uang rakyat (APBN), guna memudahkan kontrol sosial oleh masyarakat dan media.
- Pengakuan Pekerja (Progres Melenceng)
Saat dikonfirmasi di lapangan, salah seorang pekerja proyek secara blak-blakan mengungkapkan bahwa pekerjaan fisik baru berjalan sekitar 2 bulan.
Ironisnya, berdasarkan linimasa kontrak dan perencanaan semestinya, proyek tersebut dijadwalkan sudah harus rampung pada bulan depan.
“gak tau kontraktornya dari mana pak, ini baru dimulai 2 bulan ini, harusnya bulan depan sudah selesai, tapi kayaknya gak bisa,” kata salah satu pekerja dilokasi.
Keterangan pekerja ini memperkuat dugaan bahwa progres fisik mengalami deviasi atau keterlambatan dari kurva S jadwal pelaksanaan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan teknis.
Mengingat proyek ini menggunakan anggaran negara yang bersumber dari pajak masyarakat melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, lambannya progres di lapangan serta ketiadaan papan transparansi proyek menuntut turun tangan pihak berwenang.
Peran Konsultan Pengawas (PT Alfriz Auliatama) serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dipertanyakan dalam mengawasi kedisiplinan rekanan pelaksana.
Saat dihubungi melalui pesan singkat pada 13 November 2026, pihak PPK justru meminta awak media untuk datang langsung ke Kantor BKKBN Jawa Tengah untuk mendapatkan informasinya.
“Mohon disebutkan darimana dapat no wa saya
jika butuh informasi silahkan datang ke Perwakilan BKKBN Prov jateng,” ujarnya.
Tim investigasi akan terus memantau perkembangan proyek ini serta mengonfirmasi pihak-pihak terkait, termasuk Satker BKKBN Jateng dan manajemen kontraktor pelaksana, demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik di Kabupaten Pati. (red)
