
Jejaknusanta.net, Pati – Sepotong siang, mendaki waktu sholat Asar kami sowan silaturahmi di Ndalem Pondok API Tegalrejo. Sudah agak lama memang, persisnya 4 November lalu, tetapi sematan dialog dengan pengasuh pondok Kh Yusuf Chudlori masih begitu membekas di benak. ‘’Pondok Pesantren niku benteng moderasi, bukan hanya Jawa Tengah, tetapi Indonesia – NKRI,’’begitu insight awal dari beliau (Gus Yusuf) saat menerima kami.
Awalnya kami meriung hangat sembari bersirobok di Ndalem Pondok. Tempat ini jadi jujugan setiap kali beliau (Gus Yusuf) menerima tamu. Tamu-tamu tertentu, diterima di ruang dalam, ada sofa juga biasa beliau menerima tamu ‘istimewa’.
Alhamdulilah kami, bersama jajaran pengurus teras SMSI Jateng diterima Gus Yusuf di ruang dalam. ‘’Sebelum kita ngobrol, silakan makan dulu. Monggo silakan dicoba, ini masakan santri,’’ujar beliau penuh kehangatan.
Eko Sugiarto, Sekretaris SMSI Jateng dan temen-temen tak menyia-nyiakan, langsung sat-set menikmatinya.
Untuk diketahui Gus Yusuf adalah Ketua Dewan Penasehat SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) Jawa Tengah. SMSI merupakan konstituen Dewan Pers. Ada 11 konstituen yang ditetapkan oleh Dewan Pers, memijakkan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Silaturahmi berlangsung hangat, banyak hal yang disampaikan tokoh nahdliyin ini yang juga Ketua Paguyuban Pesantren Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Ada kurang lebih 500 Ponpes yang tergabung dalam paguyuban. ‘’Ya, namanya organisasi besar, kalau ada satu, dua yang berbeda itu wajar. Yang perlu dilihat adalah kontribusi pesantren untuk bangsa dan negara. Jangan karena nilai setitik rusak susu sebelanga,’’paparnya seraya membeber fenomena di masyarakat.
Disinggung tentang kasus Ponpes Hamalatul Qur’an di Mojolaban Sukaharjo Gus Yusuf memilih tidak memberi tanggapan terlebih dahulu. Pesannya masyarakat tidak menggeneralisasi apalagi memberi stima tertentu terhadap Pondok Pesantren.
Kasus Sukoarjo sempat mengundang polemik karena tindakan penggerebekan dilakukan dengan mendobrak pintu asrama putri. Karena dilakukan dini hari dan dengan menodongkan senjata laras panjang sontak memicu histeris. Mereka, santriwati juga ustazah bahkan belum sempati menggenakan jilbab serta pakaian tertutup.
Polisi juga mengangkut 12 santriwati dan empat ustazah ke Polsek Mojoloban. Karena desakan publik termasuk para wali santri sore hari kesemuanya, yakni 12 santriwati dan empat ustazah dipulangkan.
Buntut dari polemik pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dan dugaan intimidasi tersebut, Mabes Polri dan Propam turun tangan melakukan pemeriksaan internal.
Kasus ini berujung pada pencopotan Kapolres Sukoharjo (AKBP Andika) serta penonaktifan tiga perwira Polres Sukoharjo lainnya (termasuk Kepala Unit PPA) untuk menjalani pemeriksaan etik oleh Propam.
Orang nomor satu di Korps Bhayangkara Jawa Tengah bertindak sigap, yakni memberikan keterangan Pers didampingi Wagub Jateng, Taj Yassin. Menjadi insight lain dari ‘Surat Terbuka Kepada Kapolda Jateng’ adalah perlunya langkah SMART menyikapi gejolak sosial yang terjadi di Jawa Tengah.
Jawa Tengah adalah palagan penting dari kurusetra yang pasti akan menjadi perhatian publik. Jangan sampai terjebak pada langkah yang keliru, menang jadi arang, kalah jadi abu. Secara lebih spesifik Irjen Roy Hardi Siahaan juga perlu memberikan notifikasi khusus untuk Solo Raya.
Sejarah panjang telah terpahat di sini, sejak era Mataram Islam, dan campur tangan licik kolonialis Belanda melakukan divide et impera, ketika geger Surakarta, dan perjanjian Gianti.
Lain Gus Yusuf, lain Habib Bahar bin Smith. Lewat tayangan medsos Habib Bahar bin Smith menguar telah melaporkan Irjen Pol Roy Hardi dan mendesak Kapolri untuk mencopotnya.
Langkah dan pernyataan Habib Bahar bin Smith adalah tengar, Jawa Tengah, khususnya Solo adalah episentrum politik nasional. Kita tidak perlu mendiskusikan lagi panjang kali lebar, tetapi sekali lagi menjadi Kapolda di Jateng bukan sembarang palagan.
Menjadi rekomendasi Roy Hardi Siahaan harus terus membuka, membangun silaturahmi dengan semua pemangku kebijakan di Bumi Kepodang ini. Sejumlah langkah, yang diartikulasikan menjadi janji poiitik perlu ditunaikan dengan segala totalitas.
Jateng bebas judi, Jateng bebas narkorba!!! Ya itu baik, tetapi tidak cukup.
Korupsi di semua lini, eksekutif, legislatif tidak boleh diabaikan, dan mendapat prioritas yang sama. Praktik-praktik lancung sektor perizijinan, kemudian jual beli jabatan perlu ada pengawasan dan evaluasi total.
Kepolisian perlu membangun sinergi yang kuat dengan Inspektoral agar praktik-praktik korupsi dengan modus rangkap jabatan harus diakhiri. (bersambung)

